BELITUNG, SENDIKATBABEL.COM — Wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mencuat dan menuai beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Menyikapi hal tersebut, Indra menegaskan bahwa secara struktur ketatanegaraan, posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia sudah tepat dan ideal.
Pengaturan tersebut sejalan dengan amanat konstitusi serta semangat reformasi sektor keamanan yang menempatkan Polri sebagai alat negara yang independen, profesional, dan tidak terpengaruh kepentingan politik praktis, Jum’at (30/01/26).
“Secara konstitusional dan historis, Polri berada langsung di bawah Presiden agar memiliki ruang gerak yang independen dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, ujar Indra.
Ia menilai, apabila Polri ditempatkan di bawah kementerian tertentu, justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta memperlemah independensi institusi kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Padahal, tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat saat ini semakin kompleks dan membutuhkan institusi Polri yang kuat serta bebas dari intervensi birokrasi tambahan.
Indra juga menekankan bahwa posisi Polri di bawah Presiden memungkinkan adanya kontrol langsung dan akuntabilitas yang jelas, baik secara politik maupun administratif. Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki kewenangan strategis untuk memastikan Polri bekerja sesuai dengan prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
“Yang perlu diperkuat bukanlah memindahkan struktur Polri, tetapi meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan reformasi internal secara berkelanjutan. Itu jauh lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini,” tegasnya.
Kami menegaskan, stabilitas keamanan merupakan fondasi utama pembangunan nasional dan daerah, sehingga Polri harus tetap berada pada posisi strategis yang kuat di bawah Presiden.
“Kami mendukung Polri yang profesional, modern, dan terpercaya, serta tetap konsisten berada dalam koridor konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya. (*)
